oleh

Bupati SBT Pecat 30 PNS Pidana Korupsi dan 10 PNS Pidana Umum

BULA-Bupati Seram Bagian Timur ( SBT ) Abdul Mukti Keliobas, memastikan melakukan pemecatan terhadap 30 PNS Pidana korupsi dan 10 PNS Pidana Umum yang sudah memiliki putusan inkrah dilingkup SBT.

Pemecatan terhadap 30 PNS pidana korupsi dan 10 Pidana Umum ini sebagaimana ditegaskan dalam surat yang diterima dari Kemenkumham RI kemarin.

” Kami akan lakukan pemecatan sebagaimana disebutkan dalam surat itu, nama-nama yang kami terima sebanyak 40 nama, dari 40 nama tersebut didalamnya 30 Nama pidana korupsi dan 10 nama pidana umum,” Ungkap Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas Kepada  Media ini dikediamannya, Sabtu ( 17/8 ).

Untuk 10 nama pidana umum ini, Pemerintah kabupaten akan melakukan pengkajian, Sebagaimana, Kata Keliobas, diketahui dalam ketegasan Mahkamah Konstitusi bahwa, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus diberhentikan secara tidak hormat. Sementara dari surat yang diterima terdapat 40 nama yang didalamnya 10 nama pidana umum.

” Kami pemerintah daerah Bersama tim asistensi melakukan pengkajian dari sisi hukum atas 10 nama pidana umum tersebut, karena didalam surat tersebut dalam salah satu pasal mengenai pemecatan terhadap PNS yang putusan inkrah pada kasus pidana umum,” Ungkapnya.

Dikatakan, Pengkajian mengenai 40 nama yang diterima oleh pemerintah daerah, Wakil Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri akan segera melakukan pertemuan dengan bapperjaka.

” Wakil bupati akan segera melakukan pertemuan dengan bapperjaka untuk meminta masukan atas 10 nama yang memiliki putusan inkrah atas kasus pidana umum,” Ungkapnya.

Lanjut Keliobas, setelah wakil bupati melakukan pertemuan dengan bapperjaka, Maka kami akan segera mengambil langkah pemecatan terhadap PNS Korupsi yang sudah memiliki putusan inkrah.

” kami akan segera mengambil langkah pemecatan terhadap PNS Korupsi yang sudah memiliki putusan inkrah,” Ungkapnya.

Untuk Diketahui pula, Mengenai Pemecatan PNS Korup ini sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus diberhentikan secara tidak hormat.

Putusan itu menjawab gugatan dari PNS Pemerintah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Hendrik yang pernah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada 2012. Hendrik menggugat pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Seorang PNS yang melakukan kejahatan atau tindak pidana secara langsung atau tidak, telah mengkhianati rakyat karena menghambat tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya,” ujar hakim seperti dikutip dalam laman putusan MK yang diakses, Kamis (25/4).

Pasal 87 ayat (4) huruf b berisi: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Aturan ini digugat Hendrik lantaran setelah bertugas kembali sebagai PNS Pemkab Bintan, muncul aturan pada 2018 berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menpan-RB, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Namun hakim berkukuh bahwa pemberhentian PNS koruptor tetap harus dilakukan lantaran yang bersangkutan telah melanggar sumpahnya untuk taat dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945.

“Sumpah untuk taat dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945 bukan sekadar formalitas tanpa makna melainkan sesuatu yang fundamental,” katanya.

Kendati demikian, hakim mengabulkan sebagian gugatan dengan menghapus frasa ‘dan/atau pidana umum’ pada pasal 87 ayat (4) huruf b tersebut.

Menurut hakim, frasa tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 87 ayat (2) yang mengatur PNS dapat diberhentikan atau tidak karena dihukum penjara berdasar putusan pengadilan yang telah inkrah karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat dua tahun penjara dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

“Norma pasal 87 ayat (4) huruf b tidak memberi kepastian hukum dan membuka peluang bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan tindakan berbeda terhadap bawahannya yang melakukan pelanggaran yang sama,” terang hakim ( Hyt03 ).

Loading...