oleh

Warat : Amahoru Rangkap Jabatan, Keliobas Bakal Di Demo

BULA-Bupati Seram Bagian Timur ( SBT ) Abdul Mukti Keliobas bakal didemo Oleh LSM Kibar Maluku lantaran telah menetepkan Ahmat Quadry Amahoru sebagai Staf Ahli Bupati dan Plt pada dinas Perunahan rakyat dan Kawasan Pemukiman kabupaten SBT.

Mereka menilai, Amahoru yang saat ini merangkap jabatan pada Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ini sudah tidak efisiensi dan tidak berprestasi untuk nantinya dilantik sebagai kepala dinas difinitif pada dinas yang Ia pimpin saat ini.

Kepada Media ini dibula, Rabu (18/9) Pengurus LSM Kibar Maluku Marto Zain Warat mengatakan, Demo yang akan segera dilakukan oleh LSM kibar dan sejumlah OKP yang tergabung, Menuntut Bupati untuk tidak mendefenitifkan Ahmat Quadry Amahoru sebagai kepala dinas difinitif pada dinas yang Ia pimpin saat ini.

” Kami akan segera melakukan demo terhadap Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas, lantaran telah menetepkan Ahmat Quadry Amahoru sebagai Staf Ahli Bupati dan Plt pada dinas Perunahan rakyat dan Kawasan Pemukiman kabupaten SBT, Penetapan ini tentu kinerja Amahoru sudah tidak efisiensi dan juga selama ini tidak berprestasi,” Tandas Warat.

Selain itu menuntut Untuk tidak melantik Amahoru sebagai Kepala dinas didinitif, Warat Meminta kepada Bupati SBT untuk menetapkan Amahoru sebagai Staf Ahli Bupati sesuai dengan SK Bupati tertanggal 21 Desember 2017.

” Bukan saja untuk tidak dilantik, Namun Kami juga meminta untuk menetapkan Amahoru sebagai Staf Ahli bupati seperti sesuai dengan SK Bupati tertanggal 21 Desember tahun 2017,” Ungkapnya.

Lanjut Warat, Disamping mendesak bupati kaitan dengan rangkap jabatan, disamping itu Amahoru akan menerima ” Kado Spesial ” dari LSM kibar kaitan dengan Kinerja pada OPD yang pernah Ia pimpin.

” ada ” Kado spesial ” yang nantinya kami sampaikan pada saat demo kaitan dengan Kinerja Amahoru pada OPD sebelumnya yang pernah Ia pimpin,” Tandasnya.

Mengenai rangkap jabatan ini, Warat memberi contoh bahwa, di indonesia rangkap jabatan ini sangat membuka ruang bagia siapa saja yang memimpin untuk melakukan dugaan tindak pidana korupsi.

” Banyak yang terjadi di indonesia, rangkap jabatan ini memberi contoh bahwa sangat membuka ruang bagia siapa saja yang memimpin untuk melakukan dugaan tindak pidana korupsi,” Tandas Warat. ( Hyt03 ).

Loading...