oleh

Soal Diberi Rangkap Jabatan, Amahoru : Ini Bukan Hal Baru Di Birokrasi

BULA-Plt Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kabupaten Seram Bagian Timur ( SBT ) Ahmat Quadry Amahoru mengatakan, Soal rangkap jabatan ini bukanlah hal yang baru di Birokrasi.

Mengenai rangkap jabatan ini, Ia juga menyebutkan bahwa selain dirinya, di provinsi maluku juga terdapat rangkap jabatan.

Hal ini dikatakan Oleh Amahoru saat dikonfirmasi Media ini melalui telepon seluler, Jumat (20/9).

” Rangkap jabatan ini bukanlah hal yang baru dibirokrasi. Selain saya, di Provinsi maluku juga terdapat rangkap jabatan seperti Plt Sekda Maluku Kasrul Selang, merangkap jabatan sebagai Kadis PRKP dan Plt Sekda Maluku,” Ungkap Amahoru.

Diberikan dua jabatan oleh Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas sebagai Staf Ahli Bupati dan Plt Kadis PRKP SBT ini, Menurutnya bukanlah sebuah kesalahan.

” Salahnya dimana jika bupati SBT Abdul Mukti Keliobas memberikan saya rangkap jabatan sebagai Staf Ahli Bupati dan Plt Kadis PRKP,” Ungkap Amahoru.

Lanjut Amahoru, Jika nantinya sejumlah OKP di SBT melakukan demonstrasi maka tidak menjadi soal, karena rangkap jabatan bukan hal yang baru dalam birokrasi.

” Tidak soal jika mereka demo, karena ini bukan hal baru,” Ungkap Amahoru.

Mengenai desekan untuk tidak dilantik sebagai Kadis Difinitif pada PRKP SBT, Ia mengatakan bahwa terserah keputusan bupati SBT Abdul Mukti Keliobas.

” Semua terserah kepada keputusan bupati SBT, ” Tandasnya.

Usai memberikan penjelasan singkat, Ia meminta untuk tidak perlu beritakan karena menurutnya, pemberitaan tersebut akan melebar.

” Seng perlu beritakan soal ini, karena nantinya melebar, jadi biking saja kalau tidak ada tanggapan dari beta soal rangkap jabatan ini,” Tandas Amahoru.

Seperti Diberitakan sebelumnya, Bupati Seram Bagian Timur Abdul Mukti Keliobas, bakal didemo oleh sejumlah OKP lantaran telah menetepkan Ahmat Quadry Amahoru sebagai Staf Ahli Bupati dan Plt Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP).

Pengurus LSM Kibar Maluku Marto Zain Warat menilai, pengangkatan Amahoru untuk merangkap dua jabatan sekaligus ini dinilai ada kepentingan tertentu, pasalnya, tugas yang dijalaankan pada Dinas PRKP sudah tidak efisiens bahkan tak miliki prestasi.

“Kami akan lakukan aksi demo terhadap bupati, lantaran telah tetepkan Amahoru sebagai staf ahli bupati dan Plt pada Dinas PRKP,” tandas Warat.kepada Siwalimanews di Bula, Rabu (18/9).

Dalam aksi demo nanti, kata Warat, untuk menuntut bupati agar  tidak mendefenitifkan Amahoru sebagai kadis definitif pada Dinas PRKP. Selain itu, juga  menuntut Untuk tidak melantik Amahoru sebagai Kepala dinas didinitif, namun menetapkan Amahoru sebagai Staf Ahli Bupati sesuai SK Bupati tertanggal 21 Desember 2017.

Disamping mendesak bupati terkaita dengan rangkap jabatan, Amahoru juga akan menerima “Kado Spesial” dari LSM Kibar tentang kinerjanya selama ini. Penolakan rangkap jabatan ini, sangat membuka ruang bagi siapa saja yang memimpin untuk melakukan dugaan tindak pidana korupsi.

“Banyak yang terjadi di indonesia, rangkap jabatan sangat membuka peluang bagi siapa saja yang memimpin untuk lakukan dugaan tindak pidana korupsi.untuk itu kita minta agar rangkap jabatan ini tak boleh ada,” cetusnya. ( Hyt03 )

Loading...