oleh

Pemprov Maluku Didesak Tetapkan SBT Sebagai Daerah Rawan Bencana

BULA- Pemerintah Provinsi ( Pemprov ) Maluku didesak untuk tetapkan Kabupaten Seram Bagian Timur ( SBT ) sebagai Daerah Rawan Bencana.

Desak ini datang dari Anggota DPRD SBT Terpilih Periode 2019-2024, Kostansius Kolatfeka, Fathul Kwairumaratu dan Munawir Kubal Kepada Media ini dibula, usai dilantik sebagai Anggota DPRD SBT, kamis (26/9).

Menurut mereka, Desakan ini sangat penting karena beberapa hari terakhir ini , SBT telah melanda Kebakaran Hutan dan Lahan ( Karhutla ) yang cukup memprihatinkan.

Kostansius Kolatfeka menjelaskan, SBT dengan Iklim tropis berpengaruh pada dua hal, yang pertama dimusim tertentu mengali kebanjiran yang luar biasa, sementara dimusim tertentu mengalami kekeringan yang luar biasa.

Untuk itu, Kata Kolatfeka, pemerintah Provinsi harus jadikan bencana Karhutla di SBT ini sebagai kawasan rawan karhutla.

” SBT harus dijadikan sebagai kawasan rawan karhutla,” Tandas Kolatfeka.

Desakan untuk dijadikan kawasan rawan bencana ini, Kolatfeka berharap kepada pemerintah kabupaten SBT melalui BPBD untuk harus menyampaikan secara makro terkait dengan kondisi SBT ini kepada Pemprov melalui Badan penanggulangan bencana provinsi, dinas kehutan dan balai fertikal lain yang berhubungan dengan kehutanan. Agar SBT dapat ditetapkan kawasan rawan bencana Karhutla.

” pemda SBT harus menyampaikan kepada Pemprov untuk segera tetapkan SBT sebagai Kawasan Rawan bencana Karhutla,” Tandasnya.

Menurut Kolatfeka, Sangat penting untuk dijadikan persoalan ini sebagai Prioritas BPBD SBT.

Lanjut Kolatfeka, Pentingnya peran LSM untuk melakukan aksi dan menggugat perintah atas tidak mampunya menyelesaikan persoalan lingkungan hidup yang saat ini terjadi. Karena karena ruang itu telah diamanatkan dalam Undang-undang 32 tahun 2009 bahwa setiap orang berhak melakukan pelestarian dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup.

” peran LSM sangat diharapkan, agar adanya niat baik pemerintah provinsi dan pusat untuk jadikan SBT sebagai Kawasan rawan gemap karhutla,” Tandas Kolatfeka.

Hal Serupa juga dikatakan oleh Fathul Kwairumaratu Anggota DPRD SBT Asal PPP bahwa, Langkah tegas pemerintah kabupaten dan seluruh Pegiat lingkungan harus menyuarakan persoalan karhutla ini kepada pemerintah provinsi, Guna adanya respon baik dari pemerintah pusat untuk segera mungkin menetapkan SBT sebagai daerah rawan bencana.

” Daerah ini penting untuk ditetapkan sebagai Kawasan Rawan Benacana Karhutla,” Tandas Kwairumaratu.

Mengenai kondisi iklim tropis yang melanda SBT baik dari banjir maupun kebakaran disaat musim-musim tertentu, Kwairumaratu berharap bahwa, Upaya untuk menjadikan SBT sebagai kawasan rawan bencana ini harus didorong secara Optimis oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat.

” jangan kita anggap ini hal biasa, ini adalah menjadi tanggung jawab bersama, untuk itu Pemerintah provinsi harus optimis menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa, kondisi SBT ini diaat musim hujan terjadi kebanjiran dan disaat musim panas yang tinggi maka terjadi karhutla, sehingga pemerintah pusat menetapkan SBT sebagai daerah rawan bencana berdasarkan kenyataan yang sering dihadapi saat ini,” Tandas Kwairumaratu.

Tambahnya, selain Pemerintah kabupaten, Pegiat lingkungan berupa LSM, maupun lembaga teknis terkait, Harus mampu berperan aktif untuk menyuarakan persoalan ini kepada pemerintah provinsi.

Hal serupa juga dikatakan oleh Anggota DPRD Terpilih periode 2014-2019 Partai Nasdem Munawir Kubal.

Menurut kubal, dengan terjadi Karhutla dikabupaten SBT yang sangat memprihatinkan ini, maka pemprov perlu ditetapkan SBT sebagai kawasan rawan bencana karena, hampir seluruh hutan di kecamatan Bula dan Bula barat telah mengalami kerusakan tanah akibat dari karhutla yang cukup serius.

” Harus perlu untuk tetapkan SBT sebagai kawasan rawan bencana Karhutla,” Tandas Kubal.

Dikatakan juga bahwa, Mengenai karhutla ini, Semestinya harus ada kawasan konservasi yang kemudian disampaikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat karena karhutla ini bukan hanya terjadi di sumatra dan dikalimantan saja, melainkan dikabupaten SBT juga telah terjadi karhutla yang tentunya merusak fegetasi tanah.

Olehnya itu pemda SBT, kementrian lingkungan hidup dan kehutanan balai konservasi lingkungan serta dinas kehutan provinsi maluku secepatnya mengambil langkah tegas. ( Hyt03 ).

Loading...