oleh

Rakor Bersama Mendagri Soal NPHD Pilkada SBT, Pemda SBT Diberi Waktu Sampai Tanggal 14 Oktober

BULA- Batas Waktu Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD ) Pilkada Seram Bagian Timur ( SBT ) tahun 2020 sampai Tanggal 14 Oktober tahun 2019.

Batas Waktu ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan DaerahKementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Syarifuddin, pada saat menggelar rapat bersama Bawaslu SBT di jakarta, Senin (7/10).

Kepada Media ini dibula, Kamis (10/10). Ketua Bawaslu SBT Suparjo Rustam Rumakamar mengatakan, Rapat yang berlansung dijakarta pada senin kemarin, Selain Bawaslu SBT, Turut hadir Menkopolhukam Wiranto, Kapolri Tito Karnavian, Bawaslu RI Abhan, KPU RI Arief Budiman, Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota, serta KPU Provinsi dan Kab/Kota.

” Dalam rapat yang dihadiri oleh Menkopolhukam Wiranto, Kapolri Tito Karnavian, Bawaslu RI Abhan, KPU RI Arief Budiman, Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota, serta KPU Provinsi dan Kab/Kota. Direktorat Jenderal Bina Keuangan DaerahKementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Syarifuddin mengatakan bahwa batas waktu Penandatanganan NPHD itu sampai tanggal 14 Oktober tahun 2019,” Tandas Rumakamar.

Dikatakan, dalam rapat mengenai pendanaan Pilkada SBT tersebut, Pemda SBT diberi waktu sampai tanggal 14 Oktober tahun 2019. Jika pemda SBT tidak menandatanganan NPHD bersama Bawaslu SBT, Maka Dirjen Bina Keuangan DaerahKementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Syarifuddin akan lansung meninjau SBT dan sekaligus mengambil alih.

” Jika pemda tidak segera mengambil langkah, maka berhadapan deng Dirjen Bina Keuangan DaerahKementerian Dalam Negeri RI,” Tandasnya.

Dikatakan, Prinsipnya, Bawaslu SBT menunggu Pemda untuk melakukan rapat bersama membahas NPHD Pilkada.

” Kita tidak begitu saja mengusulakan dana Hibah , karena kita harus menyesuaikan dengan keungan daerah yang ada,” Tandas Rumakamar.

Dikatakan, NPHD pilkada SBT ini diajukan oleh Bawaslu SBT, apabila sudah dilakukan rapat koordinasi bersama pemda SBT, namun sampai saat ini Pemda SBT belum merespon pengajuan surat permohonan rapat koordinasi yang sudah dilayangkan oleh bawaslu pada bulan Juli tahun 2019 kemarin.

” sudah ajukan surat permohonan rapat koordinasi dengan pemda kurang lebih lima kali, namun pemda tidak respon, untuk itu kita tetap menunggu rapat bersama pemda SBT,” ungkapnya.

Hingga berita diterbitkan, Pemda SBT belum dikonfirmasi. ( Hyt03 ).

Loading...