oleh

Lantik Raja Sesar, Keliobas Akan Bentuk Tim Aparatur Internal Pemerintah Audit Dana Desa

Bula. Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas kembali melantik Ismail Siwan Siwan sebagai Raja definitif Negeri Sesar Kecamatan Tutuk Tolo Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku. Pada 26 nnevrmbrt 2019.

Pelantikan itu di gelar setelah Raja Negeri Sesar di angkat kembali oleh masyarakat negeri sesar untuk Memimpin Negeri sesar lima tahun kedepan. Ismail memimpin Negeri sesar ini, kurang lebi 4 Periode atau 20 tahun lebi, dan kini kembali di percayakan lagi untuk memimpin negeri sesar, Pelantikan yang di gelar di baleo Negeri Sesar tersebut di hadiri oleh pimpinan prangkat organisasi daerah ( OPD ) serta ratusan masyarakat setempat.

Bupati Seram Bagian Timur Abdul Mukti Keliobas menegaskan kepada kepala Desa Negeri maupun Nrgrei Administratif agar banyak mempelejari regulasi dengan baik, baik regulasi tentang pemerintahan umum maupun anggra, di karenakan banyak kepala Desa yang terjerat hukum karena kurang memahami tentang regulasi terutama tentang regulasi anggaran.

“Kepala pemerintah negeri maupun negeri administratif, perbanyak belajar soal regulasi baik regulasi pemerintahan umum maupun regulasi anggaran, karena anggaran APBDS tahun ini cukup besar” tuturnya

Bupati juga meminta kepada kepala desa agar dalam pengelolaan anggaran dana desa itu  transparansi, sehingga masyarakat juga ikut mengawasi secara langsung.

”apbds kali ini cukup besar kepala kepala desa harus transparan sehingga masyarakat bisa awasi secara langsung” pungkasnya

Bupati dengan sapaan akrab MK itu juga menjelaskan, banyaknya kepala desa berurasan dengan hukum. Sehingga dalam waktu dekat pemerintah akan membentuk aparatur pengawasan internal pemerintah yang terdiri dari jaksa, kepolisian dan pemerintah daerah, guna mengaudit setiap dana desa yang bermasalah sebelum kejaksaan dan kepolisian mengambil alih.

“Katong pung kepala desa ini banyak berurusan dengan aparat penegak hukum, kita akan bentuk tim aparatur pengawasan internal di inspektorat, untuk  mengaudit dana Desa sebelum kejaksaan dan kepolisian mengambil alih dilakukan pemeriksaan” terangnya

Bupati juga menjelaskan kepala desa yang berurusan dengan hukum umumnya karena keselahan administrasi sehingga mereka berjibaku dengan masalah hukum, sehingga diharapkan para kepala kepala desa segera berkonsultasi dengan OPD terkait dalam pembinahan adminstrasi dengan baik. (001)

Loading...