Bak Air Susu Dibalas Air Tuban, Sekda SBT Keluarkan SK tanpa Nomor Register Dari Bagian Hukum Setda
Sekda SBT, Syarif Makmur bersama SK Tanpa Nomor Register dari Kepala Bagian Hukum Setda SBT
Redaksi
09 Nov 2020 16:13 WIT

Bak Air Susu Dibalas Air Tuban, Sekda SBT Keluarkan SK tanpa Nomor Register Dari Bagian Hukum Setda

Liputan.SBT.com. Bak Air Susu Dibalas Air Tuban, pepata ini pantas di sematkan kepada Sekda Kabupaten Seram Bagian Timur, Syarif Makmur, Betapa tidak, tindan Sekda tersebut seakan menampar wajah Bupati Seram Timur Abdul Mukti Keliobas.

Hal terlihat jelas dengan tindakan yang di ambil oleh mantap kepala Bapeda Toli Toli tersebut, dengan memaksakan Penjabat Sementara Bupati Seram Bagian Timur, Hadi Sulaiman yang menggantikan Bupati Abdul Mukti Keliobas yang saat ini sedang menjalankan Cuti Kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati SBT, dengan menandatangani sejumlah Surat Keputasan guna membatalkan SK Bupati Abdul Mukti Keliobas sebelumnya.

Betapa tiadak dalam kurung waktu empat tahun tuju bulan, Syarif Makmur mendampingi Bupati SBT Abdul Mukti telah memberikan kewenangan dan haknya sebagai pembina ASN di lingkup Pemda Seram Bagian Timur tersebut. 

Meski pun demikian di berikan kewenangannya penuh, Syarif Makmur seolah tidak peduli dengan semua kebaikan Bupati yang biasa di sebut MK tersebut, dengan melakukan paraf persetujuan terhadap lima SK karateker kepala desa, kepada penjabat Bupati Hadi Sulaiman  guna menandatangi pembatal SK Bupati sebelumnya yang ditandatangani pada 2 september lalu sebelum masa cuti kampanye.

Padahal sebelum di lakukan penandatangani, kepala Bagian Hukum Setda SBT, Mohtar Rumada, yang disebut sebagai kuasa Hukum Pemda SBT itu, telah melakukan telaah Hukum dengan nomor HK/X/2020, yang menjelaskan Penjabat Sementara Bupati Seram Bagian Timur, Hadi Sulaiman tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan SK Bupati Abdul Mukti Keliobas tentang pemberhentian dan pengangkatan karateker kepala desa masing-masing pada desa Waimataku, silohan, bula air, salas dan kampung baru tertanggal 2 september 2020 lalu.

Hal ini, di perkuat oleh Kabag Hukum Mohtar Rumadan, saat menemui masa aksi demo penolakan terhadap kebijakan PJS Bupati SBT, Hadi Sulaiman pada hari kamis lalu, dimana di hadapan Ratusan pendemo dengan lantang Kabag Hukum Menyampaikan telaah telah di sodorkan, dengan pertimbangan hukum mengacu pada undang undang Nomor 30 tentang Adminitrasian pemerintahan pasal 57 dan 66. Ayat 1 pejabat yang bisa membatalkan SK tersebut adalah pejabat yang bersangkutan. ayat 2 menyebut yang bisa mebatalkan SK Bupati adalah Atasan pejabat yang mengeluarkan putusan dan ayat ke 3 yang bisa membatalkan SK Bupati adalah putusan melalui putusan pengadilan. 

Landasan kami jelas UU Nomor 30 tentang pengadmintrasi pemerintahan pasal 57 dan 66” kutipan kabag Hukum Mohtar Rumadan pada tanggal 5 November lalu. 

Namun lagi lagi Sekda SBT, Syarif Makmur kembali bersikukuh dengan mengeluarkan, sebuah sakti dengan format surat pernyataan bertanggungjawab penuh umtuk di keluarkan sSurat Keputusan Bupati tertanggal 21 Oktober 2020 dengan label Penjabat berwenang Sekretaris Daerah, kepada Penjabat Bupati Guna menandatangi SK pembatalan lima Karateker kepala Desa tersebut.

Bukan hanya sampai di situ Sekda pun berperan untuk di keluarkan dua buah Surat keputasan ilegal dengan Nomor 564 tahun 2020 termasuk SK Karateker Desa Kampung Baru, yang Nomor SK tidak teregister di bagian Hukum Setda SBT.

Aksi damai ini menuntut keadilan dan harga diri masyarakat Seram Bagian Timur, atas Kebijakan jahat yang di lakukan oleh sekda SBT Syarif Makmur dimana telah mencoreng nama Baik Kabupaten Ita Wotu Nuasa Tersebut.

Pasang sekarang

Liputan Seram Timur, Ringan dan Cepat
0 Suka